POLITIK CINA

TUGAS
GEOGRAFI REGIONAL DUNIA

POLITIK CINA









KELOMPOK 1 :
1. Lukhy Dwi M.
2. Siti Nurwatin
3. Eko Suningsih
4. Naning Susanti
5. Ririn Andriyani
6. Faricha Nur A.
7. Heri Sunarto
8. Dini Atikawati
9. M. Andika P.
10. Selvi Zemi M.
11. Shinta D. Kusuma (074274004)
(074274005)
(074274010)
(074274013)
(074274025)
(074274034)
(074274038)
(074274041)
(074274043)
(074274056)
(074274057)



JURUSAN S1 PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2010
BAB I
PENDAHULUAN

A. Sejarah Cina
Sebelum Partai Komunis Cina (PKC) menguasai daratan China pada 1949, Taipei adalah bagian yang integral dari negara China. Hal yang sama berlaku pada saat Kekaisaran China masih berdiri, hingga runtuhnya kekaisaran tersebut tahun 1912 karena revolusi yang dipimpin Dr. Sun Yat Sen. Sejarah mencatat, kaum nasionalis yang menguasai China pada 1912 telah mengubah bentuk negara China dari kekaisaran menjadi Republik Cina (RC).
Setelah Perang Dunia II, Perang Saudara Cina antara Partai Komunis Cina yang dipimpin oleh Mao Zedong dan Partai Nasionalis Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai Shek berakhir pada 1949 dengan pihak komunis yang menang. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Cina dan mendirikan sebuah negara komunis.
Kaum nasionalis yang kalah menyeberangi Selat Formosa, dan membentuk pemerintahan dalam pengasingan di Taipei, Taiwan. Nama negara yang disandang tetap RC dengan harapan pada suatu waktu dapat kembali menguasai daratan China. Adapun PKC, setelah berkuasa, mengubah bentuk negara menjadi Republik Rakyat China (RRC) dan mengklaim sebagai satu-satunya pemerintahan China yang resmi di dunia, termasuk mengklaim bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan darinya.
Pada awalnya, dan disebabkan oleh konstelasi politik dunia yang paranoid dengan komunisme,pemerintahan Taipei didukung banyak negara di dunia, terutama negara-negara yang berafiliasi dengan blok Barat. Kursi anggota tetap di Dewan Keamanan (DK) PBB pun masih diperuntukkan bagi RC hingga 22 tahun RRC berdiri. Pada 1971, keperkasaan RRC sebagai suatu negara semakin mendunia. Politik ‘’One China Policy’’ yang diterapkan secara konsisten mulai menuai hasil. Pengakuan terhadap RRC sebagai suksesor negara China mulai menjadi kenyataan. Kursi China yang selama ini dipegang RC di PBB berpindah kepada RRC.









Mao Zedong Chiang Kai Shek

Para pendukung Era Maoisme, yang terdiri dari kebanyakan rakyat Cina miskin dan lebih tradisionil atau nasionalis dan pemerhati asing yang percaya kepada komunisme, mengatakan bahwa di bawah Mao, persatuan dan kedaulatan Cina dapat dipastikan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, dan terdapat perkembangan infrastruktur, industri, kesehatan, dan pendidikan, yang mereka percayai telah membantu meningkatkan standar hidup rakyat. Mereka juga yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan penting dalam mempercepat perkembangan Cina dan menjernihkan kebudayaan mereka.
Meskipun begitu, para kritikus rezim Mao, yang terdiri dari mayoritas analis asing dan beberapa rakyat Cina, khususnya para anggota kelas menengah dan penduduk kota yang lebih terbuka pemikirannya, mengatakan bahwa pemerintahan Mao membebankan pengawasan yang ketat terhadap kehidupan sehari-hari rakyat, dan yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan mengakibatkan hilangnya jutaan jiwa, mendatangkan biaya ekonomi yang besar, dan merusak warisan budaya Cina. Lompatan Jauh ke Depan, pada khusunya, mendahului periode kelaparan yang besar di Cina yang, menurut sumber-sumber Barat dan Timur yang dapat dipercaya, mengakibatkan kematian 20-30 juta orang; kebanyakan analis Barat dan Cina mengatakan ini disebabkan Lompatan Jauh ke Depan namun Mao dan lainnya mengatakan ini disebabkan musibah alam; ada juga yang meragukan angka kematian tersebut, atau berkata bahwa lebih banyak orang mati karena kelaparan atau sebab politis lainnya pada masa pemerintahan Chiang Kai Shek.
Setelah kegagalan ekonomi yang dramatis pada awal 1960-an, Mao mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Cina. Kongres Rakyat Nasional melantik Liu Shaoqi sebagai pengganti Mao. Mao tetap menjadi ketua partai namun dilepas dari tugas ekonomi sehari-hari yang dikontrol dengan lebih lunak oleh Liu Shaoqi, Deng Xiaoping dan lainnya yang memulai reformasi keuangan.
Pada 1966 Mao meluncurkan Revolusi Kebudayaan, yang dilihat lawannya sebagai balasan terhadap rival-rivalnya dengan memobilisasi para remaja untuk mendukung pemikirannya dan menyingkirkan kepemimpinan yang lunak pada saat itu, namun oleh pendukungnya dipandang sebagai sebuah percobaan demokrasi langsung dan sebuah langkah asli dalam menghilangkan korupsi dan pengaruh buruk lainnya dari masyarakat Cina. Setelah kematian Mao, Deng Xiaoping berhasil memperoleh kekuasaan dan janda Mao, Jiang Qing beserta rekan-rekannya, Kelompok Empat, yang telah mengambil alih kekuasaan negara, ditangkap dan dibawa ke pengadilan.
Sejak saat itu, pihak pemerintah telah secara bertahap (dan telah banyak) melunakkan kontrol pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari rakyatnya, dan telah memulai perpindahan ekonomi Cina menuju sistem berbasiskan pasar.
Para pendukung reformasi keuangan – biasanya rakyat kelas menengah dan pemerhati Barat berhaluan kiri-tengah dan kanan – menunjukkan bukti terjadinya perkembangan pesat pada ekonomi di sektor konsumen dan ekspor, terciptanya kelas menengah (khususnya di kota pesisir di mana sebagian besar perkembangan industri dipusatkan) yang kini merupakan 15% dari populasi, standar hidup yang kian tinggi (diperlihatkan melalui peningkatan pesat pada GDP per kapita, belanja konsumen, perkiraan umur, persentase baca-tulis, dan jumlah produksi beras) dan hak dan kebebasan pribadi yang lebih luas untuk masyarakat biasa.
Para pengkritik reformasi ekonomi – biasanya masyarakat miskin di Cina dan pemerhati Barat berhaluan kiri, menunjukkan bukti bahwa proses reformasi telah menciptakan kesenjangan kekayaan, polusi lingkungan, korupsi yang menjadi-jadi, pengangguran yang meningkat akibat PHK di perusahaan negara yang tidak efisien, serta telah memperkenalkan pengaruh budaya yang kurang diterima. Akibatnya mereka percaya bahwa budaya Cina telah dikorupsi, rakyat miskin semakin miskin dan terpisah, dan stabilitas sosial negara semakin terancam.
Meskipun ada kelonggaran terhadap kapitalisme, Partai Komunis Cina tetap berkuasa dan telah mempertahankan kebijakan yang mengekang terhadap kumpulan-kumpulan yang dianggap berbahaya, seperti Falun Gong dan gerakan separatis di Tibet. Pendukung kebijakan ini – biasanya penduduk pedesaan dan mayoritas kecil penduduk perkotaan, menyatakan bahwa kebijakan ini menjaga stabilitas dalam sebuah masyarakat yang terpecah oleh perbedaan kelas dan permusuhan, yang tidak mempunyai sejarah partisipasi publik, dan hukum yang terbatas. Para pengkritik – umumnya minoritas dari rakyat Cina, para rakyat pelarian Cina di luar negeri, penduduk Taiwan dan Hong Kong, etnis minoritas seperti bangsa Tibet dan pihak Barat, mengatakan bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia yang dikenal komunitas internasional, dan mereka juga mengklaim hal tersebut mengakibatkan terciptanya sebuah negara polisi, yang menimbulkan rasa takut.


BAB II
PEMBAHASAN

A. Pemerintahan
Sistem pemerintahan yang digunakan ketika kekaisaran Cina kuno masih berkuasa adalah sistem pemerintahan yang sentralistik. Sistem sentralistik ini bisa disetarakan dengan sikap absolutisme monarki. Sehingga dalam pelaksanaannya timbullah istilah semua tanah adalah tanah raja dan semua orang adalah milik raja.
Dalam pelaksanan pemerintahan raja juga membagi tugas-tugas bawahan. Pada masa kekaisaran kaisar terdapat enam orang bawahan. Enam orang bawahan inilah yang akan melaksanakan perintah raja. Enam orang itu memiliki tugas: menteri surga, pembuat kebijakan; menteri bumi, menteri berkenaan dengan pendidikan; menteri musim semi, menteri berkenaan dengan pengadilan agama; menteri musim panas, menteri berkenaan dengan administrasi keseharian; menteri menteri musim gugur, menteri berkenan dengan penjatuhan hukuman; menteri musim dingin, menteri yang berkenaan dengan logistik negara, termasuk pembiayaan proyek besar. Tiap menteri memiliki staff ratusan dari bagian-bagian. Kaisar juga mengontrol enam kekuatan militer, setiap regional memiliki tiga, dua atau satu yang disesuaikan dengan wilayah.
Sedangkan sistem pemerintahan RRC sekarang dipimpin oleh Presiden yang dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional. Presiden bertugas mewakili Cina dalam hubungan dengan luar negeri, melaksanakan undang-undang dan dekrit, serta menunjuk pejabat-pejabat tinggi negara. Namun jabatan tersebut sebenarnya lebih bersifat seremonial: kekuasaan sesungguhnya tetap di tangan para pemimpin Partai Komunis.
Organ tertinggi dalam pemerintahan Cina adalah Dewan Negara yang terdiri dari seorang perdana menteri, para ketua komisi dan seorang sekretaris jenderal. Badan ini lebih bersifat administratif daripada sebagai pengambil keputusan. Bisa dikatakan, badan inilah yang mengolah berbagai usul yang akan disampaikan kepada Kongres Rakyat Nasional.
Kongres Rakyat Nasional berkuasa menentukan anggaran belanja, program ekonomi, pernyataan perang, dan perjanjian damai. Selain itu kongres juga berkuasa untuk memilih dan mengganti pejabat pemerintahan, mengubah undang-undang dasar dan menyusun undang-undang (Enoh, 1992:85-86).

1. Partai Komunis CHINA
Partai Komunis China didirikan pada tanggal 1 Juli 1921 di Shanghai. Ini adalah partai berkuasa di Cina, mewakili kepentingan seluruh bangsa Cina. Setelah 28 tahun perjuangan berat, BPK memimpin orang-orang Cina dari semua kelompok etnis untuk akhirnya menang
kemenangan dalam Revolusi Baru-Demokrat dan mendirikan Republik Rakyat Cina. Sejak saat itu, mengatasi berbagai kesulitan, mengubah Cina dari yang miskin dan terbelakang semi-kolonial dan semi-feodal
negara ke negara sosialis dengan kemakmuran awal. BPK terutama latihan kepemimpinan ideologi dan politik. Ini berasal ide-ide dan kebijakan dari
akan terkonsentrasi masyarakat dan kemudian mengubah mereka ke dalam undang-undang Negara dan keputusan yang disetujui oleh
NPC. Tapi BPK tidak mengambil tempat pemerintah dalam sistem kepemimpinan Negara. Ini melakukan kegiatan dalam kerangka konstitusi dan hukum, yang tidak memiliki hak untuk mengatasi. Semua BPK
anggota, seperti warga lain di negeri ini, orang sama di depan hukum.
Ketiga Pleno BPK Pusat Komite 11, yang diselenggarakan pada bulan Desember 1978, memutuskan untuk pergeseran fokus kerja BPK untuk drive modernisasi sosialis dan mengatur reformasi dan membuka - up
kebijakan.
Selama proses reformasi dan membuka diri, dan pembentukan ekonomi pasar sosialis, BPK telah menghadapi tes berat. Dibutuhkan memerangi korupsi dan kejujuran sebagai institusi yang tujuan utama diri-bangunan. Ketiga Pleno BPK Pusat Komite 14, yang diselenggarakan pada tahun 1993, menunjukkan bahwa memberantas korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih adalah kondisi penting dan
jaminan penting untuk membangun struktur ekonomi pasar sosialis, dan memiliki bantalan vital di keberhasilan program reformasi dan nasib BPK dan Negara. Untuk menindak keras korupsi, BPK Komite Pusat telah memberikan perhatian besar untuk mengarahkan Partai dan pejabat pemerintah terkemuka untuk mengambil memimpin dalam melaksanakan tugas mereka dengan bersih - cara tangan dan disiplin diri. Hal ini telah diselidiki dan menangani sejumlah kasus besar, sehingga berhenti beberapa kecenderungan yang tidak sehat yang memiliki pengaruh buruk pada masyarakat.
BPK 15 Kongres Nasional diadakan di Beijing 12-18 September, 1997. Pada sesi pembukaan, Sekretaris Jenderal Jiang Zemin, atas nama BPK Pusat Komite 14, menyampaikan laporan berjudul "Pegang Tinggi Banner Besar Deng Xiaoping Teori untuk Semua - Kemajuan Round dari Penyebab Bangunan Sosialisme Dengan Cina Ke Karakteristik Abad 21 "Kongres. Terpilih BPK baru Komite Sentral dan Komisi Sentral untuk Inspeksi Disiplin baru (CCDI). Hal ini juga mengadopsi
resolusi pada laporan BPK Pusat Komite 14, amandemen Konstitusi
BPK, dan laporan kerja CCDI. Konstitusi BPK mendefinisikan Teori Deng Xiaoping sebagai pedoman Partai ideologi, secara eksplisit menyatakan bahwa BPK mengambil Marxisme-Leninisme, Pikiran Mao Zedong dan Deng Teori Xiaoping sebagai pedoman untuk tindakan.
Tahun 2001 adalah ulang tahun ke-80 berdirinya BPK. Pertemuan diadakan di Beijing pada 1 Juli untuk menandai kesempatan, di mana Sekretaris Jenderal Jiang Zemin membuat pidato penting.
BPK 15 Komite Pusat menyelenggarakan sidang pleno keenam September 24-26, 2001 di Beijing.

2. Multi - Pihak Koperasi dan Sistem Politik
Konsultatif Multi-partai kerjasama dan konsultasi politik di bawah pimpinan BPK merupakan dasar politik sistem di Cina. Cina memiliki beberapa pihak. Selain partai-BPK hukumnya, ada delapan partai demokratis. Partai-partai, yang ada sebelum berdirinya RRC, dukungan kepemimpinan politik dari BPK, yang telah menjadi pilihan sejarah mereka selama bertahun-tahun kerjasama dengan BPK dan melalui umum
perjuangan. Baik BPK dan delapan partai demokratis harus mengambil Konstitusi sebagai kriteria untuk mereka kegiatan. Para pihak demokratis adalah independen dalam organisasi dan menikmati kebebasan politik, organisasi kemerdekaan dan kesetaraan hukum dalam konstitusi. Koperasi hubungan antara BPK dan partai demokrasi didasarkan pada prinsip "koeksistensi jangka panjang dan pengawasan bersama, memperlakukan
satu sama lain dengan penuh ketulusan dan kesejahteraan berbagi atau duka. "Partai-partai demokratis di Cina tidak pihak luar kantor atau partai-partai oposisi, tetapi pihak berpartisipasi dalam diskusi dan urusan administrasi Negara, termasuk berpartisipasi dalam kekuasaan Negara,
keputusan tentang kebijakan Negara dan strategi, diskusi tentang kepemimpinan Negara, administrasi Negara urusan, dan implementasi kebijakan-kebijakan Negara, hukum dan peraturan. BPK melakukan konsultasi dengan pihak yang demokratis dan tokoh nonparty sebelum mengambil utama tindakan atau membuat keputusan mengenai isu-isu tentang perekonomian nasional dan penghidupan masyarakat.
Kebijakan keputusan dilakukan berdasarkan konsensus dicapai melalui konsultasi. Para pihak dan demokratis tokoh nonparty memiliki jumlah besar perwakilan di organ kekuasaan Negara dan NPC
nya Standing Committee, komite NPC khusus dan kongres masyarakat lokal di berbagai tingkatan, sehingga mengambil bagian yang lebih besar dalam diskusi dan urusan administrasi Negara dan membawa peran pengawasan berperan lebih lengkap. Anggota partai-partai demokratis dan orang-orang nonparty juga ditunjuk untuk memimpin posting
di pemerintah pada tingkat yang berbeda dan organ peradilan. Ini adalah fitur penting dari multi – partai kerjasama dan konsultasi politik di bawah pimpinan BPK. bentuk utama dari kerjasama - multi partai dan konsultasi politik adalah sebagai berikut:
Pertama, Cina People's Consultative Konferensi Politik (CPPCC), yang merupakan arena penting untuk semua pihak, organisasi massa dan wakil-wakil dari semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi dan urusan administrasi Negara.
Kedua, simposium yang diselenggarakan Komite Pusat CPC dan BPK komite lokal di tingkat yang berbeda memberikan informasi kepada pihak demokratis dan tokoh nonparty peristiwa penting, membahas dengan mereka Keputusan kebijakan Negara, seperti pencalonan kandidat untuk posisi terkemuka pusat dan daerah pemerintah, pilihan deputi ke NPC dan anggota CPPCC, dan meminta pendapat mereka dan
saran.
Ketiga, wakil kongres rakyat dipilih dari partai-partai demokratis berpartisipasi dalam diskusi dan urusan administrasi Negara dan memainkan peran pengawasan dalam kongres masyarakat pada berbagai tingkatan dalam kapasitas wakil rakyat.
Keempat, anggota partai demokratis yang dipilih dan diangkat untuk posting terkemuka di Negara Dewan dan kementerian dan komisi, dan pemerintah daerah di atas tingkat kabupaten dan relevan
departemen.
Kelima, kualifikasi anggota partai demokratis dipilih untuk posting terkemuka di procuratorial dan peradilan organ.

B. Paham Sosialis-Komunis
RRC merupakan suatu negara komunis. Secara resmi ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya sebagai negara komunis. Tiada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu sebab masalah ini adalah karena sejarahnya, Cina merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Kong Hu Cu. Setelah tahun 1911 pula, Cina diperintah secara otokratis oleh KMT dan beberapa panglima perang dan setelah 1949 pula didobrak partai komunis Cina.
Rezim RRC sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis. Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis. Memang, negara Cina semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara berdasarkan demokrasi, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu.
Pemerintah RRC dikawal oleh Partai Komunis Cina (CCP). Walaupun terdapat sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, seperti pemilu yang sekarang diadakan di peringkat kampung dan sebagian badan perwakilan menampakkan sikap tegas mereka dari masa ke masa, partai ini terus memiliki kawalan terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, ia pada masa yang sama juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan tunjuk perasaan pribadi, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil.

C. Perbedaan Politik Republik Rakyat Cina dan Republik Cina
a) Politik Republik Rakyat Cina
Rezim PRC sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis. Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis. Memang, negara Cina semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara berdasarkan demokrasi, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu.
Pemerintah RRC dikawal oleh Partai Komunis Cina (CCP). Walaupun terdapat sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, seperti pemilu yang sekarang diadakan di peringkat kampung dan sebagian badan perwakilan menampakkan sikap tegas mereka dari masa ke masa, partai ini terus memiliki kawalan terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, ia pada masa yang sama juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan tunjuk perasaan pribadi, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil.
Penyaringan terhadap dakyah-dakyah politik juga rutin, dan RRC secara berang menghapuskan protes atau organisasi apapun yang dianggapnya berbahaya terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Tiananmen pada tahun 1989. Akan tetapi, media republik rakyat ini semakin aktif menyiarkan masalah sosial dan menghebohkan gejala 'penyogokan' di peringkat bawahan pemerintahan. RRC juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi, dan ada masanya mereka terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan balas terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan berstruktur terhadap CCP tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama semakin kerap dan dibiarkan. Baru-baru ini, Hu Jintao yang ingin mempopulerkan gambaran konservatif, meningkatkan pengawalan pemernitahan atas harian-harian, termasuk harian-harian luar termasuk New York Times. Namun tidak dinafikan ini kemungkinan juga bersumber dari sifat harian-harian Barat yang sering menyeleweng dalam memberi laporan yang sebenarnya dan bersifat angkuh dan biadab serta tidak faham sensitivitas negara Timur.
Popularitas PKC di kalangan rakyat sukar diukur, karena tiada pemilu di tingkat nasional, dan apabila orang Cina ditanya secara sendirinya pula, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang membangkang. Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apapun. Antara masalah-masalah politik yang utama di Cina adalah jurang sosial diantara kaya dan miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi pemerintahan.
Terdapat juga partai politik yang lain di RRC, walaupun mereka hanya sekadar sub-partai atau parti yang rapat dengan PKC. PKC mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat Cina (CPPCC) yang dipertimbangkan RRC. Cara ini lebih disukai pemerintahan dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apapun terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP, walaupun terdapat pengawai badan ini di semua tingkat pemerintahan.

b) Politik Republik Cina
Republik Cina memiliki sistem politik yang berbeda dengan sitem politik di RRC, menggunakan asas demokrasi dan liberalisme yang umum digunakan negara-negara barat. Ketika pemerintahan nasionalis KMT berpindah dari Cina karena kalah perang terhadap pasukan komunis, maka Chiang Kai Shek menerapkan sistem pemerintahan darurat dengan asas tunggal satu partai Kuomintang (KMT). Keadaan darurat ini guna mempersiapkan diri dalam merebut kembali daratan Cina. Dalam situasi ini, terjadi pembatasan kegiatan pers politik dan pembungkaman kaum oposisi yang justru banyak berpengaruh di kalangan penduduk Taiwan asli. Keadaan ini berlaku sampai Chiang Kai Shek wafat.
Pemerintahan kepresidenan digantikan oleh putranya Chiang Ching Kuo sampai beliau wafat pada tahun 1980-an akhir. Pada masa ini kran kebebasan pers, politik dan mengemukakan pendapat dibuka secara perlahan-lahan. Meskipun masih terobsesi dengan upaya menguasai kembali Cina daratan, Chiang Ching Kuo berusaha bersikap realistis dengan situasi yang ada. Dia tidak ingin mewarisi pemerintahan yang otoriter. Pada pemilu yang pertama, terpilihlah Lee Teng Hui yang juga dari kalangan partai KMT.
Pada masa pemerintahan Lee Teng Hui, hubungan dengan Cina daratan mulai memanas karena mulai diwacanakannya kemerdekaan bagi Republik Cina dengan nama Taiwan (Selama ini sebagian diplomat selalu tertukar dalam menggunakan nama Republik Cina dengan Republik Rakyat Cina). Selain itu, menggalang dukungan dari kalangan internasional, juga memantapkan dukungan dari negara-negara yang masih menjalin dukungan dengan Republik Cina yang saat itu berjumlah 30 negara termasuk Afrika Selatan. Namun tamparan diplomatik diperoleh Taiwan ketika akhirnya Afrika Selatan akhirnya memindahkan hubungan diplomatiknya ke RRC pada tahun 1997.
Presiden selanjutnya dijabat oleh Chen Shui-bian dari kalangan partai oposisi DPP yang juga putra asli Taiwan. RRC khawatir Republik Cina benar-benar akan mewujudkan kemerdekaannya. Referendum yang diadakan Chen masih menghasilkan keadaan status quo. RRC memprovokasinya dengan mengadakan latihan militer dan pengadaan persenjataan baik impor maupun swadaya. Pemilihan umum 2004 menghasilkan kemenangan tipis Chen Shui-bian terhadap lawannya Lien Chan dari partai oposisi sekarang, KMT yang menjadikannya menjabat presiden kedua kalinya. Namun partai Chen, DPP kalah dalam perolehan suara di Parlemen oleh KMT. Lien Chan juga kalangan oposisi lainnya James Soong justru melakukan pendekatan diplomatik dengan RRC.
Pada masa pemerintahan Chen Shui-bian, juga diupayakan penggalangan internasional agar Republik Cina menjadi anggota PBB dengan alasan kekuatan ekonomi dan keberadaannya secara de facto yang juga diakui 29 negara di antaranya Kosta Rika. Namun kebanyakan negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Cina umumnya adalah negara negara kecil atau negara dunia ketiga yang tidak memiliki potensi strategis dikalangan dunia internasional. Salah satu upayanya adalah program melirik ke selatan (Indonesia) dengan kunjungan tidak resmi wakil presiden Annete Lu ke Bali dan mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi setingkat menteri di Indonesia serta mengadakan konsesi konsesi terutama di bidang ekonomi di Indonesia yang masih terjerat krisis sejak krisis 1997. Akibat kunjungan ini, Indonesia menerima protes keras diplomatik oleh RRC karena Indonesia dianggap main mata dengan provinsi pembangkang itu .
Republik Cina menikmati hubungan khusus dengan Amerika Serikat sekalipun hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dihentikan sejak kunjungan presiden Richard Nixon ke RRC pada tahun 1970-an. Namun hubungan diplomatik tidak resmi tetap berjalan melalui bidang ekonomi dan militer. Pada masa pemerintahan George W. Bush, Republik Cina kembali dianggap penting oleh AS dalam usahanya membendung pengaruh RRC khususnya dalam bidang perdagangan.
Hubungan diplomatik dengan negara-negara lain umumnya menggunakan jalur ekonomi dan perdagangan, sekaligus menjadi saluran hubungan diplomatik tidak resmi mengingat Republik Cina secara riil merupakan kekuatan ekonomi Asia secara signifikan dan merupakan pintu gerbang para investor untuk melakukan investasi di kawasan ini selain Hong Kong dan Singapura.
RRCF berusaha melunakkan tawaran dengan memberikan kelonggaran kepada Republik Cina dengan semboyan Satu Negara Dua Sistem (Republik Cina-Republik Rakyat Cina) dengan pilot proyek diterapkannya sistem itu di Hong Kong dan Makau ditambah dengan komunikasi politik dengan tokoh oposisi Republik Cina dan rekonsiliasi politik antara Partai Komunis Cina dengan Partai Nasionalis (Kuomintang) yang pernah berseteru pada tahun 1930-1940-an itu. Namun perkembangan politik di Hong Kong, mundurnya ketua daerah otoritas khusus Hong kong Tung Chee-Hwa atas desakan RRC, naiknya Donald Tsang, tokoh moderat yang masih diikat secara politik oleh RRC dan sering terjadinya gejolak politik terutama dengan aktivis prodemokrasi membuat rakyat dan pemerintah Republik Cina menolak tawaran halus.
• Status politik Republik Cina
Satu masalah utama adalah terkait rapat dengan status politik Republik Cina itu sendiri. Dengan keadaan iklim politik dunia yang berubah ke arah pengakuan Republik Rakyat Cina pada era tahun 1970-an dan 80-an, keinginan untuk mengambil kembali tanah besar Cina semakin pudar dan semangat nasionalisme cinta terhadap pulau Taiwan itu sendiri semakin kukuh. Hubungan antara Republik Rakyat Cina di Cina Daratan dan isu-isu terkait kemerdekaan Taiwan dan penyatuan kembali dengan Cina terus mendominasi politik di Taiwan.
Skenario politik Republik Cina di Taiwan sekarang terbagi antara dua pihak dengan pihak Pan-Biru diketuai partai KMT dan dianggotai Partai Rakyat Utama (PFP) dan Partai Baru (NP) yang berpendirian pro-penyatuan semula dengan Cina sementara pihak Pan-Hijau diketuai Parti Progresif Demokrat (DPP) dan dianggotai Uni Persekutuan Taiwan (TSU) yang berpendirian pro-Merdeka.
Para penyokong pihak Pan-Hijau menuntut kemerdekaaan Taiwan secara total dan formal dan menekankan Taiwan sebagai entitas berlainan dari Cina. Nama 'Republik Cina' juga dicemooh dan dikatakan tidak ada. Kendatipun begitu, anggota Pan-Hijau yang lebih progresif mengatakan tidak perlu untuk menyatakan kemerdekaan secara formal karena Taiwan sekarang 'telah menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat'. Sebagian anggota kelompok Pan-Hijau ini telah bertindak dengan lebih ekstrim dan menerbitkan paspor untuk negara yang didakwa bernama "Republik Taiwan" itu.
Pada masa yang sama, pihak Pan-Biru menginginkan penyatuan semula dengan Cina Daratan dan menyokong konsep Republik Cina sebagai satu simbol terkait dengan Cina. Penyatuan kembali dengan Cina Daratan sebagai satu negara dianggap akan terjadi pada masa depan yang dekat, dan hingga itu status quo kini, di mana Taiwan tidak merdeka secara formal, lebih disenangi. Dalam lawatannya ke tanah besar pada bulan April 2005 baru-baru ini, ketua parti KMT Lien Chan telah menggariskan kepercayaan partainya dalam konsep Satu Cina yang mencakup keseluruhan Cina termasuk Taiwan. Ketua partai PFP James Soong juga menyatakan sentimen yang sama semasa lawatannya ke tanah besar pada bulan Mei.
Pemerintah RRC di Cina Daratan menyatakan pendiriannya bahwa konsep Republik Cina lebih mudah diterima dibandingkan suatu negara bebas "Republik Taiwan". Pemerintah RRC juga menganggap Taiwan sebagai entitas tidak sah, dan ia telah mengancam tindakan apapun untuk memerdekakan Taiwan akan dijawab dengan suatu pernyataan perang.



D. Hubungan Cina-Indonesia
a) Bidang Politik
Hubungan RI-RRT mencapai momentum melalui penandatanganan Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China on Strategic Partnership oleh kedua Kepala Negara pada tanggal 25 April 2005 di Jakarta. Tahun tersebut juga bertepatan dengan ulang tahun ke-55 hubungan diplomatik kedua negara yang dijalin sejak 13 April 1950.
Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis RI-RRT meliputi berbagai kerjasama di sektor-sektor politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, sosial budaya dan lain-lain. Selama ini, berbagai macam kegiatan telah diupayakan sebagai bentuk tindaklanjut dari Deklarasi tersebut. Salah satunya adalah Mekanisme Dialog Tingkat Menko-State Councilor, yang pertama diselenggarakan pada bulan September 2006.
Dalam pertemuan Dialog dimaksud, telah dibahas berbagai isu terkait dengan hubungan bilateral RI-RRT dari sudut pandang makro dan strategis. Selain itu, telah pula disepakati untuk segera membentuk Plan of Action (PoA) sebagai acuan dalam mengimplementasikan Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis RI-RRT, yang akan dikoordinasikan oleh Kemlu kedua negara. Saat ini, KBRI Beijing telah menyampaikan kepada Deplu draft awal PoA dimaksud untuk mendapatkan masukan dari unit-unit Deplu lain serta instansi-instansi Pemri terkait.
Sebagai salah satu upaya meningkatkan mutual trust RI-RRT, kedua pemimpin negara telah melakukan pertukaran kunjungan. Dalam kaitan ini, Presiden RRT Hu Jintao melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada bulan April 2005, yang kemudian ditindaklanjuti oleh kunjungan kenegaraan balasan Presiden RI pada bulan Juli 2005. Pada bulan Oktober 2006, Presiden RI untuk kedua kalinya mengunjungi RRT dalam rangka menghadiri ASEAN-China Commemorative Summit di Nanning, Propinsi Guangxi.
Selain kunjungan antar kepala negara, pada bulan Agustus 2005 Wapres RI melakukan kunjungan kerja ke Beijing, yang kemudian disusul dengan kunjungan untuk menghadiri Boao Forum for Asia di Hainan pada bulan April 2006. Wapres RI juga telah menerima undangan Wapres RRT untuk mengunjungi RRT. Konfirmasi kunjungan akan ditentukan lebih lanjut.
1) Pertahanan dan Keamanan
Pada bulan Maret 2007, telah diadakan Dialog ke-2 antara Dephan RI dan Dephan RRT. Dalam kesempatan tersebut, juga telah dilakukan kunjungan ke beberapa industri strategis RRT dan pembahasan draft Perjanjian Kerjasama Pertahanan RI-RRT. Perjanjian Kerjasama Pertahanan difokuskan kepada upaya-upaya untuk meningkatkan confidence dan mutual trust antara aparat keamanan dan pertahanan kedua negara serta capacity building melalui pelatihan, pertukaran kunjungan pejabat, dan pengadaan alutsista. Saat ini, draft tersebut tengah dibahas diantara kalangan instansi terkait di Jakarta untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan.
Selain itu, pada bulan Juli 2005, RI-RRT melalui Kementerian Ristek RI dan Commission on Science, Technology and National Defense Industry (COSTIND) RRT menandatangani MoU di bidang kerjasama peroketan. Dalam hal ini, dapat dipertimbangkan untuk mengoptimalkan kerjasama tersebut dengan melibatkan institusi BUMN yang bergerak di bidang industri stratejik, antara lain PT Dirgantara Indonesia, PT PAL dan PT Pindad.
2) Maritim/Kelautan
MoU on Maritime Cooperation telah ditandatangani pada bulan April 2005 oleh kedua negara di sela-sela kunjungan kenegaraan Presiden RRT ke Indonesia. Dalam rangka mengimplementasikan MoU, pada bulan Desember 2007 telah diselenggarakan pertemuan Joint Technical Committee RI-RRT untuk membahas program-program konkrit di bidang kelautan, terutama terkait dengan capacity-building dan joint research.


3) Penanganan Illegal Logging
Kedua negara telah menandatangani MoU concerning Cooperation in Combating Illegal Trade of Forest Products tahun 2002. Namun demikian, mengingat maraknya kayu hasil pembalakan liar di Indonesia yang masuk ke RRT, maka perlu diadakan revitalisasi kerjasama RI-RRT untuk memaksimalkan upaya implementasi MoU.
4) Hukum dan Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas
Dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang hukum, telah diupayakan peningkatan kerjasama antara instansi-instansi terkait di kedua negara. RI-RRT telah membentuk Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dan saat in tengah mengupayakan terbentuknya MoU Kerjasama Anti-korupsi antara KPK dan Kementerian Supervisi RRT. Pihak RRT juga pernah menyampaikan kesiapannya untuk memulai perundingan mengenai suatu perjanjian ekstradisi.

b) Bidang Ekonomi
1) Investasi
Secara akumulatif, RRT merupakan negara penanam modal terbesar nomor 5 di Indonesia dengan nilai US$ 8 miliar. Beberapa perusahaan RRT seperti China National Offshore Oli Corporation (CNOOC), Petro China, Alcatel Shanghai, CITIC, Haier, KONKA, Huawei Technology, ZTE Corporation, dan China Railways Engineering Corporation dan lain sebagainya telah menanamkan modalnya di Indonesia. Namun demikian, masih banyak peluang bagi berkembangnya nilai investasi RRT di Indonesia, terutama mengingat keterkaitan ekonomi yang semakin meningkat.
2) Perdagangan
Pada tahun 2001-2006 volume perdagangan RI-RRT mencapai masing-masing US$ 6,7 miliar, US$ 9,2 miliar, US$ 10,23 miliar, US$ 13,46 miliar, US$ 16,8 miliar dan US$ 19,06 milyar. Dalam periode tahun tersebut, Indonesia selalu mengalami surplus dalam perdagangan dengan Tiongkok. Namun, pada tahun 2006, data menunjukan trend trade balance yang semakin seimbang.
Total volume perdagangan RI-RRT tahun 2006 mencapai US$ 19,06 miliar atau meningkat sebesar 13,62% (yoy), dengan perincian ekspor RI ke RRT US$ 9,61 milyar dan impor RI dari RRT US$ 9,45 milyar atau surplus bagi Indonesia sebesar US$ 156,53 juta.
Kedua negara berharap volume perdagangan bilateral dapat terus ditingkatkan dan akan mencapai nilai US$ 20 miliar pada tahun 2008 dan US$ 30 miliar pada tahun 2010.
3) Proyek Energi
Peningkatan kerjasama sektor energi RI-RRT terlihat dengan berjalannya berbagai proyek seperti Proyek PLTU Cilacap 2x300 Mw dan PLTG Palembang Timur 150 Mw serta supply LNG dari Tangguh Indonesia bagi Provinsi Fujian sebesar 2,6 juta ton/tahun selama 25 tahun.
PM Wen Jiabao dalam pertemuan bilateralnya dengan Presiden RI di Nanning pada bulan Oktober 2006, telah menyampaikan dukungannya atas fast track program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW di Indonesia. Berkaitan dengan ini, KBRI Beijing telah melakukan penjajagan dan mendorong partisipasi perusahaan RRT yang mempunyai penawaran harga kompetitif (US$700/KW), jadwal konstruksi 28-36 bulan, dan manufaktur yang mampu menyediakan peralatan dalam waktu singkat. Dalam perkembangannya, tidak sedikit dari BUMN RRT yang berhasil memenangkan tender pembangunan coal-fired power plant di Indonesia.
4) Proyek Pembangunan
Sebagai ungkapan keinginan ikut serta dalam upaya pembangunan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah RRT semenjak Maret 2002 telah memberikan Preferential Buyer’s Credit (loan) sejumlah US$800 juta. Loan tersebut telah diperuntukan bagi pendanaan berbagai proyek pembangunan di Indonesia yaitu : Proyek Cirebon Kroya Double Track Railway, PLTU Labuhan Angin 2x115Mw, Proyek Jembatan Nasional Suramadu, Proyek Waduk Jatigede Cirebon, Jawa Barat serta proyek PLTU Parit Baru di Kalimantan Barat.
Bersamaan dengan penandatanganan Deklarasi Kemitraan Strategis RI-RRT, RRT memberikan additional grants sebesar RMB 30 juta. Dalam kaitan ini, RRT juga telah menandatangani berbagai agreement dan exchange of letters mengenai technical renovation 4 (empat) industri stategis dan Construction of Earthquake-Generated Tsunami Early Warning System.

c) Bidang Sosial Budaya
1) Kesehatan
Pada pertemuan pertama mekanisme Dialog Tingkat Menko-State Councilor bulan September 2006, Pemerintah RRT telah menyampaikan komitmen pemberian bantuan senilai RMB 20 juta kepada Pemri untuk penanggulangan flu burung di Indonesia. Untuk itu, diharapkan RI segera menyampaikan proposal proyek konkrit.
2) Pariwisata
Melalui penandatanganan MoU mengenai kerjasama pariwisata Budpar RI-China National Tourism Administration RRT di Jakarta tanggal 10 Juli 2000, serta fasilitas Visa on Arrival kepada RRT, diharapkan jumlah pengunjung RRT ke Indonesia dapat meningkat.
Namun demikian, diperlukan peran aktif oleh berbagai instansi Pemri untuk mewujudkan upaya meningkatkan kunjungan warga Tiongkok ke Indonesia. Peristiwa Mei 98, sedikit banyak masih terasa pengaruhnya di sebagian warga Tiongkok. Masih terdapat anggapan Indonesia tidak aman, diskriminatif terhadap warga etnis Tionghoa, dan banyak menyulitkan pengunjung terutama yang kurang informasi. Oleh karena itu, anggapan semacam ini perlu disikapi secara bijak, dengan upaya promosi citra yang proper, tepat guna dan tepat sasaran dengan membuka jalur bagi terjalinnya seluruh jaringan komunikasi melalui segala media yang bisa dijangkau masyarakat kedua negara.


BAB III
PENUTUP

A. SIMPULAN
Dari pembahasan di atas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut.
1. Sistem pemerintahan RRC dipimpin oleh seorang Presiden yang berlaku sebagai kepala negara RRC dan wakil tertinggi Cina baik secara internal maupun eksternal. Jabatan presiden adalah suatu alat Negara independen dan yang penting komponen organ Negara.
2. RRC merupakan suatu negara komunis. Secara resmi ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya sebagai negara komunis. Tiada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Rezim RRC sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis.
3. Perbedaan Politik Republik Rakyat Cina dan Republik Cina. Sistem politik Republik Rakyat Cina menggunakan asas komunis. Sedangkan Republik Cina memiliki sistem politik yang berbeda dengan sistem politik di RRC, menggunakan asas demokrasi dan liberalisme yang umum digunakan negara-negara barat.
4. Hubungan kerja sama Cina dengan Indonesia yaitu :
a. Bidang politik yang meliputi : pertahanan dan keamanan, maritim/ kelautan, penanganan illegal logging, hukum dan penanggulangan kejahatan lintas batas.
b. Bidang ekonomi yang meliputi : investasi, perdagangan, proyek energi dan proyek pembangunan.
c. Bidang sosial-budaya yang meliputi : kesehatan dan pariwisata.




DAFTAR PUSTAKA

Enoh, Moch. 1992. Geografi Regional China. Surabaya : University Press IKIP Surabaya.
http://beast666.darkbb.com/politik-china-f13/belajar-dari-jatuh-bangun-politik-dan-ekonomi-china-t61.htm
http://beritasore.com/2008/01/21/hubungan-politik-ri-china-diharapkan-tetap-baik-tahun-2008/
http://gendoetblog.blogspot.com/2009/01/hubungan-internasional-dan-organisasi.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Republik_Cina
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Cina
http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hubungan internasional/ penyelesaian-sengketa-internasional
http://wangipir.blogspot.com/2010/01/emperor-of-china.html
http://www.antara.co.id/print/1232258452
http://www.ceritanet.com/1cina.htm
http://www.google.co.id/#hl=id&q=pentingnya+hubungan+politik+antar+negara&start=20&sa=N&fp=983862b504061180
http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/2002-November/000442.html
http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kegiatan/tahun-2010/228-ekonomi-politik-cina-setelah-tiga-dekade-reformasi-ekonomi
http://www.indonesianembassy-china.org/id/relations.html